Camat Maltraman Disuruh Evakuasi Berkaitan Sangkaan Minta Jatah Sapi Kurban Pada Pedagang

Camat Maltraman Disuruh Evakuasi Berkaitan Sangkaan Minta Jatah Sapi Kurban Pada Pedagang – Camat Matraman Bambang Eko disuruh dievaluasi berkaitan sangkaan minta ‘jatah’ sapi kurban pada seseorang pedagang. Bambang sudah diklarifikasi Tubuh Kepegawaian Wilayah (BKD) DKI Jakarta.

Masalah ini berawal dari pernyataan seseorang pedagang hewan kurban bernama Adin. Adin akui Bambang minta ‘jatah’ seekor sapi kurban.

“Tanggal 22 (Juli) saya diundang sama faksi dokter hewan Kecamatan Matraman untuk merapat ke kecamatan, (diundang hadir) tanggal 23 (Juli) jam 10.00 WIB pagi. Kami hadir, Pak Camat tidak ada, tuturnya rapat,” kata Adin waktu diwawancarai, Kamis (1/8/2019).

Adin lalu penuhi mendatangi kantor Kecamatan Matraman. Waktu itu, ada keinginan masalah jatah hewan kurban. Adin akui baru pertama-tama diminta jatah oleh Camat Matraman.

Adin menampik. Ia mengaku tempat di Matraman adalah tanah pribadi. Ia mengatakan tidak takut untuk geser lapak dagang sebab konsumen tetap hadir padanya.

“Nah ini kan tanah pribadi bukan tanah pemda. Jika camat yang sudah-sudah, jaman Hari Sanjaya, itu beli, Ahmad Salahudin beli. Nah ini kan camat baru, baru tiga bulan memegang di Matraman, saya belum mengenal,” tuturnya.

“Ya tetapi disuruh satu ekor, ‘saya berat’, saya katakan, ‘dan saya tidak takut cari tempat lain’, saya katakan. ‘Pelanggan akan turut saya semua kok’,” tambah Adin sekalian menirukan perkataannya di kantor Kecamatan Matraman.

Bambang juga harus punyai urusan dengan faksi BKD. Diakuinya telah memberi klarifikasi pada pihak BKD. Bambang menyebutkan belum tahu apa ketetapan BKD. Karena, ia belum memperoleh pemberitahuan apa pun.

“Hari Jumat (2/8) lalu saya telah di berita acara klarifikasi di BKD. Telah dikatakan alurnya pada BKD,” sebut Bambang waktu diminta konfirmasi, Minggu (4/8).

BKD menjelaskan Bambang telah mengaku ada ajakan supaya entrepreneur berperan serta untuk kurban. BKD menyarankan supaya camat serta petinggi lain tidak keluarkan ajakan apapun yang minta suatu sebab dapat masuk kelompok gratifikasi atau pungutan liar.

“Hasil BAP-nya, pertama, beliau mengaku mengatakan ada ajakan untuk lakukan keterlibatan dari golongan entrepreneur serta sekelilingnya. Itu bermakna berlawanan dengan PP 53/2010 mengenai Disiplin Pegawai. Saat petinggi berkuasa, petinggi daerah tidak bisa lakukan ajakan apapun,” sebut Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir waktu dihubungi, Senin (5/8/2019).

“PNS harus netral. UU ASN 5/2014 juga jelas jika pegawai negeri sipil netral. Tidak bisa, ditambah lagi terkait dengan UU KPK. Tempatnya tidak bisa,” sambung Chaidir.

Ia menjelaskan BKD mengirim surat pada Tubuh Alasan Jabatan (Baperjab) Jakarta Timur untuk lakukan pelajari jabatan. Menurut dia, Bambang tidak bisa menjadi camat dalam tempo dekat.

“Ada tanda-tanda, pernyataan yang berkaitan mengatakan ajakan, itu BKD ambil rangkuman. BKD berikan resume ke Wali Kota untuk dikerjakan pelajari pada jabatan untuk proses Baperjab selanjutnya. Dalam tempo dekat beliau tidak memegang camat,” sebut Chaidir.