Jalan Curam FPI Untuk Mendapatkan Perpanjangan Izin

Jalan Curam FPI Untuk Mendapatkan Perpanjangan Izin – Front Pembela Islam (FPI) kelihatannya harus menjejaki jalan curam untuk mendapatkan perpanjangan surat info tercatat (SKT) organisasi masyarakat. FPI harus lengkapi ketentuan yang cukup berat untuk dipenuhi.

Ketentuan yang cukup berat dipenuhi itu berbentuk proses penyelesaian perselisihan internal dalam budget basic budget rumah tangga (AD/ART) FPI. Atas hal tersebut, Kemendagri juga belum dapat mengolah SKT FPI.

“Sampai sekarang ya kami belum dapat mengolah SKT FPI sebab FPI sendiri belum lengkapi jika ia memerlukan SKT. Ada lima ya. Lima itu ada yang dua itu cukup, satu cukup berat pandangan saya ya. Itu kan di AD/ART FPI. Itu harus ada klausul penyelesaian perselisihan internal,” kata Direktur Organisasi Warga Kemendagri Lutfi di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Menurut Lutfi, proses penyelesaian perselisihan internal tidak tercantum dalam AD/ART FPI. Walau sebenarnya, sambung Lutfi, undang-undang mengharuskan hal tersebut.

“Nah, itu sesuai dengan mandat undang-undang. Tetapi di AD/ART FPI, itu tidak ada. Sesaat saya baca di AD/ART, musyawarah, komunitas paling tinggi ialah musyawarah. Musyawarah itu dikerjakan 7 tahun sekali. Tidak ada klausul lain yang mengatakan untuk buka ruangan bila ada beberapa hal yang dipandang penting, tidak itu. Nah, itu jadi cukup berat pandangan saya,” katanya.

Lutfi menjelaskan AD/ART FPI belum di tandatangani. Diluar itu, SKT FPI memerlukan referensi dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Klausul itu yang saya fikir cukup berat. Yang selanjutnya, mungkin ya, sebab mereka lupa atau apa, hingga itu (AD/ART) belum di tandatangani serta yang penting itu ialah itu, klausul itu, penyelesaian perselisihan internal. Itu ditata oleh undang-undang, mereka harus berisi seperti apa proses di internal mereka. Nah, itu. Selain itu, musyawarah mereka itu 7 tahun sekali. Selain itu , ada referensi dari Kementerian Agama sebab ini organisasi masyarakat keagamaan, ya agar kementerian tehnis yang membahas hal itu sesuai kewenangannya,” tuturnya.

Lutfi lalu menyikapi wawasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jadi mediator di antara FPI serta Presiden Jokowi. Ia memperjelas Kemendagri belum masuk pada pengkajian ideologi FPI sebab permasalahan administrasi belum selesai.

“Itu permasalahannya administrasi, waktu Pak Prabowo ingin memperantai permasalahan administrasi? Warga di FPI sendiri. Jadi, belum, itu ya, tidaklah ya. Mungkin ada salah info kali mungkin Pak Prabowo itu. Iya, mendapatkan input yang tidak cocok,” ujarnya.

Selain itu, Pengurus DPP FPI Slamet Ma’arif akui memperoleh kesusahan dalam proses perpanjangan SKT organisasi masyarakat. FPI akui bingung masalah tuduhan anti-Pancasila.

“Umumnya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tidak ada permasalahan, ya. Saat ini yang malah lama itu di Depag. Tetapi tempo hari telah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, masalah yang masih dipermasalahkan serta masih butuh keterangan dari kami,” tutur Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).

Slamet menjelaskan Kementerian Agama telah buka ruangan untuk berdialoh. Ia juga meyakini Kemenag akan keluarkan referensi sesudah dialog itu.

“Serta saya fikir, sesudah diskusi dengan kami, Depag akan keluarkan referensi. Jika keluar, akan kami berikan langsung ke Depdagri (Kemendagri),” paparnya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu juga lalu menanyakan tuduhan beberapa faksi yang menyebutkan FPI anti-Pancasila. Slamet memperjelas FPI tidak sudah pernah memiliki masalah dengan NKRI.

“Ya, itu yang kami bingung, bagian mana yang berlawanan dengan ideologi Pancasila. Kami telah 21 tahun tidak ada permasalahan, bahkan juga kami NKRI harga mati. Tiap musibah kami ada. Karenanya, malah Pak Jokowi harus menerangkan pada warga Indonesia yang mana berlawanan dengan Pancasila. Harus dapat tunjukkan ke kami, jangan jadi berita hoaks serta fitnah berkelanjutan,” tuturnya.

Disaksikan detikcom dari situs sah Kemendagri, didapati izin organisasi masyarakat FPI diikuti dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa aktif SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.