Home / Berita Umum / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Mengakui Belom Ada Bahasan Perpanjangan Izin FPI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Mengakui Belom Ada Bahasan Perpanjangan Izin FPI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Mengakui Belom Ada Bahasan Perpanjangan Izin FPI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan dapat pertimbangkan gugatan online yang memohon Kemendagri tak perpanjang izin FPI. Akan tetapi Tjahjo akui belumlah ada bahasan sehubungan masalah itu.

“Itu (gugatan) kelak konsisten berubah menjadi bahan pertimbangan. Satu orang lantas konsisten berubah menjadi bahan pertimbangan, ditambah lagi ini banyak. Namun ini belum hingga sampai kita ulas, lantaran belumlah ada pengajuannya,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tidak hanya itu, Tjahjo mengemukakan juga kerjakan pelajari pada organisasi pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Akan tetapi ia mengatakan sampai sekarang ini belumlah ada surat penyerahan perpanjangan izin yang dikirimkan FPI, sampai-sampai faksinya belum dapat mengupas atau kerjakan pelajari.

“Kami bisa suratnya belum kok. Masih Juni kok, mengapa kok ribut? Demikian kelak ada surat ke kami meminta memperpanjang, ya, baru kita melakukan pelajari dengan kementerian/instansi sehubungan,” paparnya.

“Serta FPI menyurvei diri pribadi bagaimana sampai kini, begitu saja. Belum nih, belumlah ada apa-apa (surat penyerahan) kok,” tambah Tjahjo.

Awal kalinya, tersebar gugatan daring (online) untuk menyetop izin FPI yang ada pada Minggu (5/5). Gugatan itu berjudul ‘Stop Ijin FPI’, yang dibuat oleh Ira Bisyir. Gugatan itu diperuntukan terhadap Menteri Dalam Negeri. Gugatan ini membawa beberapa orang menampik perpanjangan izin FPI yang dapat selekasnya selesai.

“Mengingat dapat berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, silahkan kita sama-sama menampik perpanjangan ijin mereka. Lantaran organisasi itu merupakan Adalah grup Radikal, partisan kekerasan serta partisan HTI,” demikian tuliskan pembuat gugatan.

Gugatan itu ada kala izin lima tahunan FPI saat selesai. Disaksikan dari situs sah Kemendagri, didapati izin ormas FPI disinyalir dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berfungsi SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 hingga sampai 20 Juni 2019.

Berlalu tiga hari dari munculnya gugatan anti-FPI, ada gugatan pro-FPI. Judul tuntutannya merupakan ‘Dukung FPI selalu eksis’. Gugatan ini dibuat oleh Imam Kamaludin, yang diperuntukan untuk Mendagri.

“FPI yang kita ketahui, realitanya selamanya berperan pada soal positif, seperti menunjang korban musibah alam di tiap-tiap wilayah bahkan juga yang terpencil perlu selalu mendapat dukungan eksistensi-nya. Ada usaha dari grup yang tak memikul tanggung jawab untuk menyudahi organisasi ini. Tolong FPI selalu untuk ada pada saat orang butuh pemberian,” tuliskan Imam di gugatan itu.

About admin

Agen Sbobet